-->

Ramai Putusan MK soal Penghinaan Presiden, Ini Aturan Terbarunya

 

MK Putuskan Penghinaan Presiden Hanya Bisa Diproses Jika Diadukan Presiden atau Wapres

Ngedot — Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan penting terkait aturan pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan langsung dari Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 12 Agustus 2026. Putusan ini menjadi perhatian karena menyangkut batas antara perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan pendapat.

Apa Isi Putusan MK tentang Pengaduan Presiden?

MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 220 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan kata lain, MK memperjelas siapa yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan dalam perkara tersebut.

Bukan Berarti Semua Kritik terhadap Presiden Bisa Dipidana

Putusan ini tidak berarti masyarakat dilarang mengkritik Presiden atau Wakil Presiden.

Justru salah satu bagian penting dari pertimbangan MK adalah keberadaan Pasal 218 ayat (2) KUHP yang menjadi batas agar perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden tidak diterapkan secara berlebihan sehingga menutup kebebasan berekspresi masyarakat.

Karena itu, perlu dibedakan antara kritik terhadap kebijakan pemerintah dengan dugaan penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden.

Apa yang Diatur dalam Pasal 218 KUHP?

Pasal 218 KUHP mengatur mengenai tindakan yang dilakukan di muka umum yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan ini menjadi salah satu pasal yang diuji ke MK karena para pemohon menilai norma tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Para pemohon juga mengkhawatirkan munculnya chilling effect, yaitu kondisi ketika masyarakat menjadi takut menyampaikan kritik karena khawatir kritik tersebut dapat berujung pada proses hukum.

Bagaimana dengan Pasal 219 KUHP?

Selain Pasal 218, permohonan juga mencakup Pasal 219 KUHP.

Pasal tersebut berkaitan dengan tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar yang dapat dilihat oleh umum, maupun menyebarluaskan melalui teknologi informasi sesuatu yang berisi penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK menilai Pasal 219 tidak memiliki masalah konstitusional sebagaimana yang didalilkan para pemohon.

Menurut MK, Pasal 219 merupakan pengaturan lebih lanjut dari perbuatan pokok yang diatur dalam Pasal 218.

Siapa yang Sekarang Bisa Mengadukan?

Inilah bagian yang paling banyak menjadi perhatian dari putusan tersebut.

MK menegaskan bahwa pengaduan harus berasal dari Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, pihak lain tidak dapat menggantikan posisi Presiden atau Wakil Presiden untuk membuat pengaduan atas tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP.

MK juga menjelaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat melakukan pengaduan secara langsung atau memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum.

Artinya, mekanisme tersebut tidak mengharuskan Presiden atau Wakil Presiden datang sendiri dalam setiap proses pengaduan.

Mengapa Putusan Ini Penting?

Putusan MK ini penting karena memberikan batas yang lebih jelas mengenai mekanisme pengaduan.

Sebelumnya, Pasal 220 ayat (1) KUHP hanya menyatakan bahwa tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Sementara Pasal 220 ayat (2) menyebut pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Melalui putusan terbaru tersebut, MK memberikan penegasan terhadap makna Pasal 220 ayat (1).

Normanya kini harus dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud hanya dapat dituntut berdasarkan aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kronologi Perkara 275/PUU-XXIII/2025

Perkara ini bermula dari permohonan pengujian terhadap ketentuan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru.

Permohonan awal diajukan oleh sejumlah mahasiswa yang menilai Pasal 218 KUHP berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, terutama terkait kebebasan berekspresi, persamaan di hadapan hukum, dan kepastian hukum.

Dalam perkembangannya, ruang lingkup permohonan diperluas sehingga mencakup Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 KUHP.

Pemerintah kemudian memberikan keterangan dalam persidangan dan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

DPR juga menyampaikan pandangan bahwa KUHP baru telah membedakan antara kritik dan penghinaan. Menurut DPR, kritik terhadap kebijakan tetap berada dalam ruang kebebasan berekspresi, sedangkan penghinaan berkaitan dengan serangan terhadap kehormatan atau martabat.

Pada akhirnya, MK membacakan putusan pada 12 Agustus 2026 dan mengabulkan sebagian permohonan.

Apakah Masyarakat Masih Boleh Mengkritik Presiden?

Ya.

Putusan ini tidak dapat diartikan sebagai larangan untuk mengkritik Presiden atau Wakil Presiden.

MK sendiri menempatkan kebebasan berekspresi sebagai salah satu pertimbangan penting. Mahkamah menjelaskan bahwa Pasal 218 ayat (2) berfungsi sebagai jaminan agar perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden tidak diterapkan secara berlebihan hingga menutup ruang kebebasan berekspresi.

Contohnya, masyarakat tetap dapat menyampaikan kritik terhadap:

  • kebijakan pemerintah;

  • pelayanan publik;

  • keputusan pemerintah;

  • program Presiden;

  • kinerja kementerian;

  • kondisi ekonomi;

  • pembangunan;

  • kebijakan sosial;

  • maupun persoalan publik lainnya.

Namun, kritik tersebut tetap harus dibedakan dari tindakan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Apa Perbedaan Kritik dan Penghinaan?

Perbedaan ini menjadi salah satu persoalan penting dalam pembahasan Pasal 218 KUHP.

Kritik pada dasarnya merupakan penyampaian pendapat atau penilaian terhadap kebijakan, keputusan, atau tindakan pemerintah.

Sementara itu, ketentuan Pasal 218 berkaitan dengan tindakan yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pemerintah sebelumnya menegaskan di persidangan MK bahwa pasal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap kebijakan Presiden.

Karena itu, masyarakat tetap perlu berhati-hati dalam menggunakan bahasa ketika menyampaikan pendapat di ruang publik, khususnya di media sosial.

Mengapa Putusan Ini Ramai Dibicarakan?

Putusan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan dua kepentingan yang sama-sama penting.

Pertama adalah perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat.

Para pemohon sebelumnya menilai aturan penghinaan Presiden dapat menciptakan efek takut bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik.

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa keberadaan ketentuan tersebut bukan untuk membungkam kritik, melainkan memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK kemudian memberikan penegasan mengenai mekanisme pengaduannya.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025 memberikan perubahan penting terhadap pemaknaan Pasal 220 ayat (1) KUHP.

Inti putusannya adalah tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Presiden maupun Wakil Presiden juga dapat melakukan pengaduan secara langsung atau memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum.

Namun, putusan ini bukan berarti seluruh kritik terhadap Presiden otomatis menjadi tindak pidana. MK tetap menekankan pentingnya menjaga agar ketentuan pidana tersebut tidak diterapkan secara berlebihan dan menutup kebebasan berekspresi warga negara.

Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, tetapi harus membedakan kritik terhadap kebijakan dengan tindakan yang dapat masuk dalam kategori penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana diatur dalam KUHP.

FAQ

Apa isi Putusan MK tentang penghinaan Presiden?

MK memutuskan bahwa tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Apakah masyarakat masih boleh mengkritik Presiden?

Ya. Putusan MK tidak melarang masyarakat menyampaikan kritik. MK menegaskan perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh diterapkan secara berlebihan hingga menutup kebebasan berekspresi.

Siapa yang bisa mengadukan penghinaan Presiden?

Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung atau melalui kuasa khusus kepada kuasa hukum.

Apa itu Pasal 218 KUHP?

Pasal 218 KUHP mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden di muka umum.

Apa itu Pasal 219 KUHP?

Pasal 219 berkaitan dengan penyiaran, penyebarluasan, atau penyampaian tulisan, gambar, maupun informasi melalui teknologi yang berisi penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Apa nomor perkara putusan MK tersebut?

Putusan tersebut adalah Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 12 Agustus 2026.

Posting Komentar untuk "Ramai Putusan MK soal Penghinaan Presiden, Ini Aturan Terbarunya"